MK Resmi Ketuk Palu Larang Anggota Polri Duduki Jabatan Sipil, Berikut Aturannya

Pertimbangan Hakim dan Kekaburan Norma

Melansir MKRI, Jumat (14/11/2025), dalam pertimbangan hukumnya, Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur menjelaskan bahwa keberadaan frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” justru memperluas makna norma dan mengaburkan kewajiban anggota Polri untuk mengundurkan diri sebelum menduduki posisi di luar institusinya.

“Frasa tersebut tidak memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum sebagaimana ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945," kata Ridwan.

Baca Juga: Ditjen Haji Resmi Bubar, Begini Nasib Karyawan dan Asetnya

Mahkamah menilai ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan kerancuan, baik bagi anggota Polri maupun bagi aparatur sipil negara yang seharusnya memiliki kesempatan setara dalam pengisian jabatan publik.