“Nanti tolong dilihat di putusan yang akan kami (MKMK) baca, termasuk jawaban atas tuntutan supaya putusan itu ada pengaruhnya terhadap putusan MK sehingga berpengaruh pada pendaftaran bakal pasangan calon presiden/wakil presiden,” jelasnya.

MKMK menjadwalkan penyampaian putusan pada Selasa, 7 November 2023. Jadwal itu sudah ditetapkan sebelum KPU RI menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 pada 13 November 2023.

Jimly menegaskan, putusan MK terkait dengan syarat batas minimal usia capres-cawapres harus dikawal melalui putusan MKMK agar memberi kepastian.

“Yang salah harus dibilang salah, yang benar harus dibilang benar, yang jauh lebih penting adalah tradisi negara hukum dan demokrasi kita terus berjalan untuk meningkatkan mutu dan integritas,” tegasnya.

Mantan Ketua MK ini menyebut Indonesia negara hukum terbesar keempat di dunia, tetapi indeks kualitas hukum negara kita nomor 64 dan masih jauh dari kualitas sesungguhnya.