“Kalau masyarakat ingin membayar QRIS, harus bisa. Kalau terkendala jaringan atau tidak punya HP, tetap bisa bayar tunai tapi wajib dengan karcis resmi,” lanjutnya.
Meski jadwal penerapan sudah ditetapkan, sejumlah persiapan masih harus diselesaikan. Kepala Dinas Perhubungan Kendari, Paminuddin, menuturkan bahwa sosialisasi yang detail sangat diperlukan agar masyarakat memahami sistem parkir digital.
“Parkir tepi jalan jadi kewenangan Dishub, ada 90 titik dengan 67 yang aktif. Kalau semua harus digital, butuh biaya besar karena tiap titik dan juru parkir harus disiapkan sarana. Jadi tidak semudah membalikkan tangan hari ini ucap besok langsung jalan. Harus ada sosialisasi dan sarana yang siap,” jelas Paminuddin.
Ia juga mengingatkan bahwa tarif parkir di Kendari sudah diatur dalam Perda Nomor 6 Tahun 2023, yakni Rp 5.000 untuk roda empat dan Rp 2.000 untuk roda dua.
Baca Juga: Promo Besar-besaran, Hyundai Kendari Berhasil Gaet Konsumen hingga Luar Daerah