Ketua DPD PAN Muna Barat itu mengaku heran ada yang menilai kepemimpinan Bahri buruk. Apalagi membawa-bawa penilaian dari Kemendagri. Ia menganggap itu hanya akal-akalan untuk merusak citra pemerintahan Bahri. Padahal faktanya, Bahri menjalankan roda pemerintahan sesuai rambu-rambu yang ada.
"Semua orang tahu, Pak Bahri benar-benar bekerja untuk daerah. Kalau ada yang menilai buruk, kita anggap sisi positifnya saja untuk masukan bagi Pemkab," ujarnya.
Mantan anggota DPRD Muna itu menilai, terobosan yang dilakukan Bahri mulai dari penataan birokrasi dan aset, pembangunan infrastruktur, pemberian bantuan langsung tunai (BLT) hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan sebagai bentuk pencitraan untuk kepentingan suksesi Pilkada 2024.
"Apa yang dilakukan Bahri itu merupakan tugas dan tanggungjawabnya. Ingat, Bahri itu birokrasi, bukan politisi," terangnya.
Sebelumnya juga, Fraksi Golkar DPRD Muna Barat telah melakukan evaluasi terhadap kinerja Bahri. Melalui Wakil Ketua DPRD, Uking Djassa, menilai sejak awal menjabat sebagai Pj bupati, beban Bahri sangat berat. Bahri, harus menyelesaikan benang kusut penataan birokrasi.