Kemudian, persoalan anggaran. Di masa transisi, lanjut Ketua DPD II Golkar Muna Barat itu, dengan kepiawaiannya, Bahri mampu mendapatkan saldo sebesar Rp 25 miliar di APBD yang kemudian dialokasikan untuk TPP ASN dan sisanya buat pematangan lahan pusat perkantoran Bumi Praja Laworoku, kantor DPRD, rujab bupati, wakil bupati, pimpinan DPRD dan masjid agung.

Tidak sampai di situ, di Perubahan APBD, jebolan STPDN 07 itu kembali memporsikan anggaran 11 persen atau sebesar Rp 12.132.880.0000 dari Dana Transfer Umum (DTU) untuk penanganan inflasi yang dibagi pasa beberapa aitem kegiatan yang meliputi,  operasi pasar murah, subsidi transportasi dan bantuan subsidi BBM nelayan.

"Persoalan memanej anggaran, Pj bupati ahlinya," ujarnya.

Lalu untuk mengisi kekosongan jabatan eselon II, lanjut mantan Ketua DPRD Muna itu, Bahri melakukan lelang jabatan. Kemudian, untuk tahun 2023, Bahri juga telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 75,5 miliar untuk menuntaskan pembangunan infrastruktur perkantoran, rujab dan masjid.

Baca Juga: Belasan Rumah Warga di Buton Tengah Rusak Dihantam Gelombang