Politisi Golkar itu menitip pesan ke Pj bupati, agar menyelesaikan konflik internal di masyarakat dan pemerintahan. Birokrasi yang menjadi korban politik agar dikembalikan, sehingga kehadiran Pj bupati dalam posisi kertas putih dalam artian, tidak boleh pengelompokan masyarakat dan birokrasi.
"Masyarakat dan birokrasi dalam melihat kertas putih itu, harus mendorong, membantu dan memberikan kesempatan ke Pj bupati dalam meletakan pembangunan dengan baik," ujarnya.
Mantan Ketua DPD I Golkar Sultra itu menerangkan, secara hirarki mekarnya Muna Barat tidak harus terlepas dari induknya Kabupaten Muna. Muna dan Muna Barat tidak bisa dipisahkan. Bedanya hanya proses administrasi pemerintahan. Karena itu, komunikasi aktif antara masyarakat dan birokrasi Muna dan Muna Barat harus dijaga dengan baik, sehingga akan terus harmonis
"Jangan lupa, mekarnya Muna Barat tidak digagas sendiri. Usulan pemekarannya bersamaan dengan Kota Raha dan Muna Timur. Kenapa hanya Muna Barat yang mekar, berarti ada kegagalan," terangnya.
Ridwan mengaku, usulan pemekaran Muna Barat, Kota Raha dan Muna Timur kala itu lahir, karena melihat kondisi Kabupaten Muna yang tidak memiliki Sumber Daya Alam (SDA) seperti Kolaka, Kolaka Utara dan Konawe Utara, sehingga tak satupun investor yang berani menanamkan investasinya. Untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi baru, jalan satu-satunya adalah melalui pemekaran.