Tema Munas X yakni Peran dan Kontribusi BPR serta Pemerintah Daerah dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Pembiayaan di Daerah, dinilai relevan dengan kebijakan fiskal nasional, terutama dukungan terhadap penguatan pendapatan asli daerah melalui BPR.
Rangkaian kegiatan berlangsung dua hari, meliputi seminar, sidang musyawarah, hingga kunjungan ke sejumlah titik strategis di Kendari dan Pulau Bokori. Sebanyak 157 peserta dari 212 BUMD hadir, mewakili berbagai DPW seluruh Indonesia.
“Kami mengapresiasi peserta dari Aceh yang menempuh perjalanan hingga tujuh jam sebelum terbang ke Kendari. Antusiasme ini menunjukkan komitmen kuat anggota,” kata Ahmat.
Ahmat juga memaparkan perkembangan harmonisasi regulasi BPR. Deputi terkait telah menandatangani percepatan penyusunan regulasi, dan lebih dari 24 kali rapat digelar untuk mempercepat proses tersebut.
Ketua Umum Perbamida, Sofia Nurkrisnajati Atmaja, menegaskan bahwa peran BPR–BPRS kian strategis bagi ekonomi daerah. Hingga September 2025, terdapat 201 entitas dengan total aset Rp 57,273 triliun dan laba berjalan Rp 783,9 miliar.
