“Hampir seluruh BPR–BPRS BUMD kini berada dalam kondisi sehat. Hanya enam BPR yang modal intinya masih di bawah Rp 6 miliar,” jelasnya.
Sofia juga menyebut peran BPR–BPRS dalam penyaluran Kredit Daerah (Kurda) yang disubsidi pemerintah. Di beberapa daerah, bunga Kurda bahkan 0 persen, khusus bagi UMKM yang mendapatkan pendampingan melalui kerja sama dengan OPD setempat.
Selain pembiayaan UMKM, Perbamida bersama anggotanya turut mendukung program pemerintah, seperti pembiayaan SPBG, edukasi sanitasi, serta percepatan digitalisasi BPR–BPRS.
Terkait konsolidasi, Sofia menegaskan dukungan Perbamida terhadap kebijakan OJK. Namun, ia mengingatkan bahwa karakteristik UMKM berbeda di tiap daerah sehingga model Kurda harus disesuaikan dengan kondisi lokal.
“Jika peran setiap BPR–BPRS diatur sesuai kapasitasnya, pelayanan kepada masyarakat akan lebih optimal. Bagi UMKM yang tidak terakomodasi KUR BPD, Kurda BPR bisa menjadi solusi,” katanya.