Baca Juga: Jokowi Dikabarkan Bakal Rombak Kabinet Jelang Akhir Jabatan, Empat Menteri Disebut-sebut Digeser
Meskipun secara aturan Risma sebenarnya bisa tetap melanjutkan tugasnya sebagai menteri sambil maju di Pilgub, Jokowi menyebut bahwa pilihan Risma untuk mundur adalah langkah yang lebih bijak.
Keputusan Risma ini juga mengundang pertanyaan publik tentang hak-hak yang akan diterimanya setelah melepaskan jabatannya. Salah satu hak tersebut adalah uang pensiun yang menjadi hak setiap menteri yang mundur dengan hormat.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 1980, setiap menteri yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh uang pensiun. Artinya, Risma juga berhak mendapatkan uang pensiun tersebut, namun pelaksanaannya tetap memerlukan persetujuan dari Presiden Jokowi.
Menurut Pasal 11 Ayat 2 PP No. 50 Tahun 1980, "Besarnya pensiun pokok sebulan adalah 1 persen dari dasar pensiun untuk tiap-tiap satu bulan masa jabatan dengan ketentuan bahwa besarnya pensiun pokok sekurang-kurangnya 6 persen dari dasar pensiun."