MUNA, TELISIK.ID - Pelaksanaan musyawarah daerah (Musda) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulawesi Tenggara (Sultra) terus berpolemik. Hal tersebut, dikarenakan ladasan pelaksanaanya tidak ada.
Sekretaris Umum DPD KNPI Kota Kendari, Rasid Ramadhan menerangkan, polemik Musda KNPI adalah hal yang wajar.
Namun, untuk melahirkan nahkoda baru, jangan hanya untuk menggugurkan kepentingan wajib, tetapi seharusnya mengancu pada peraturan organisasi yang normatif.
"KNPI adalah lembaga yang dibentuk dan berjalan dengan norma, serta kaidah yang jelas. Jadi untuk pelaksanaan Musda harus ada acuan yang jelas," kata Rasid, Minggu (23/5/2021).
Baca Juga: Siswi Asal Baubau Wakili Sultra Jadi Paskibraka Tingkat Nasional