Baca Juga: Bappeda Bahas RKPD dan RPJPD di Musrembang Provinsi Sulawesi Tenggara
Kemudian meningkatkan kualitas pelayanan publik yang di dalamnya menyangkut proses pendataan yang transparan yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Termasuk pelayanan berbasis digital serta pemerataan pembangunan infrastruktur kewilayahan seluruh Kabupaten Buton Selatan. Dimana yang paling terpenting kata dia, isu keberlanjutan pembangunan secara ekologis.
Namun, Sarlito mengatakan, untuk isu kemiskinan ekstrem, Pemerintah Kabupaten Buton Selatan tengah mengupayakan untuk mencapai target nasional yakni 0 persen yang saat ini baik pihaknya maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pemerintah kecamatan dan pemerintah desa/kelurahan saat ini sementara merangkum hal-hal akses untuk hasil penetrasi sosial ekonomi.
Dimana dari Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang disandingkan data hasil dari penetrasi sosial ekonomi tahun 2022 yang mana Buton Selatan telah sampai pada pemberian hak akses yang mana seluruh OPD dapat mengakses semua data-data hak akses sosial ekonomi. Hal ini akan dijadikan acuan dalam hal penuntasan kemiskinan ekstrem serta termasuk stunting di dalamnya.
Ia juga menyampaikan, pada tahun 2025 mendatang, ditargetkan seluruh rencana pembangunan infrastruktur terkait dengan pembangunan perkantoran akan segera direalisasikan. Sehingga di tahun 2026 pembenahan wajah Ibu Kota Buton Selatan yakni pembangunan kantor bupati, DPRD termasuk ruas-ruas jalan dan membuka kawasan baru, dapat dirampungkan.