Beberapa poin penting yang disepakati dalam musyawarah, antara lain:

1. Menolak dikeluarkannya persetujuan dasar berupa kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) untuk mendirikan rumah hunian atau rumah doa sesuai dengan permohonan Sudiadi Siregar.

Baca Juga: Bupati Gandeng Pemdes Layani Masyarakat, Wabup Muna Warning Pengelolaan Dana Desa

2. Menolak pendirian rumah hunian atau rumah doa oleh pemohon karena tidak sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 dan No. 9 Tahun 2006, serta mempertimbangkan kondisi sosiologis dan filosofis masyarakat Kabupaten Wakatobi.

3. Daftar hadir, tanggapan, saran, dan masukan peserta tercatat dalam catatan atau notulensi FGD/konsultasi publik yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini.