Kesepakatan tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan beberapa langkah:
1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wakatobi diminta untuk tidak melanjutkan proses permohonan yang diajukan oleh Sudiadi Siregar terkait KKPR dan persetujuan bangunan gedung (PBG), dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat.
2. Pemerintah daerah diharapkan tidak melanjutkan pembahasan atas permohonan tersebut dalam Forum Penataan Ruang Daerah.
Demikian hasil FGD/konsultasi publik mengenai permohonan KKPR dan pembangunan rumah hunian/rumah doa yang diajukan oleh Sudiadi Siregar ini disepakati. (C)
Penulis: Wa Ode Hesti
