Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, mengingatkan bahw KPK dalam kerja-kerjanya mempunyai kewajiban untuk terbuka kepada publik.

Baca Juga: Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Petani Konawe Selatan Tanam Padi Malam Hari

“Berdasarkan Pasal 5 huruf a, b, dan c UU KPK, lembaga antirasuah itu dituntut untuk menjalankan asas kepastian hukum, keterbukaan, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya,” urai Kurnia melalui keterangan tertulis, Kamis (5/10/2023).

Karena itu, kata Kurnia, ICW mendesak agar KPK segera mengumumkan tersangka dan konstruksi perkaranya kepada masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Kementan.

ICW meminta KPK segera melacak aliran uang terkait kasus dugaan pemerasan, gratifikasi, dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang sedang diusut di lingkungan Kementan. “Khususnya yang berkaitan dengan delik pencucian uang, menurut UU TPPU, tidak hanya pelaku aktif, namun pelaku pasif juga bisa dijerat oleh KPK,” jelas Kurnia.