Namun mirisnya, keluhan mereka tak sampai ke telinga Pj Bupati atau sekertaris daerah (Setda) Kolaka Utara.
"Keluhan mereka ini tidak pernah disampaikan ke pak Setda atau pak Pj Bupati. Mereka hanya diam, mereka hanya memberikan argumen begini-begitu, padahal bukan itu yang diinginkan," terangnya, Rabu (3/4/2024).
Sementara DPRD baru tahu masalah ini setelah perwakilan PPPK Nakes mengadukan nasib mereka ke Komisi I, hingga akhirnya RDP digelar dan pembentukan pansus untuk menelusuri lebih jauh masalahnya dan mencari solusi tepat.
Mustamrin Saleh menuding BKPSDM Kolaka Utara biang kerok penyebab masalah yang dialami 24 Nakes dan 5 honorer Dinsos. Mereka salah mengartikan semua surat edaran yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait formasi Nakes dan Dinsos di Kolaka Utara tahun 2023.
"Dirjen Otoda menyampaikan intinya daerah atau BKPSDM kurang cermat, teliti dan mempelajari secara detail apa yang diminta pemerintah pusat (instansi terkait.red)," imbuhnya.