Selain itu, politikus PPP ini juga menilai, pemerintah daerah awalnya kurang serius menangani nasib kelulusan 24 PPPK Nakes yang dianulir Kementerian-PAN-RB.
"Memang awalnya pemerintah daerah tidak serius, buktinya ketika pertemuan di Kanreg IV BKN Makassar justru Kepala BKPSDM di suruh pulang sehingga tidak turut serta bersama kami ke Jakarta. Tapi baguslah karena saat ini sudah ada upaya mereka," ujar dia.
Saat ditanya sikap Fraksi PPP terkait wacana penolakan LKPJ Bupati, Ketua Komisi III DPRD Kolaka Utara ini belum bisa menentukan sikap terlebih saat ini pansus, dibantu BKPSDM dan Panselda masih bekerja.
"Penolakan LKPJ itu kewenangan Ketua Pansus bukan fraksi, jadi kami belum bisa memberikan keterangan. Tapi kalau semua teman-taman Pansus sepakat, maka kami ikut suara terbanyak," tegasnya.
Mustamrin menambahkan, saat ini tenaga kesehatan dan non kesehatan sangat dibutuhkan di Kolaka Utara, maka sangat disayangkan kalau sudah ada yang lulus PPPK kemudian dianulir lagi.