“Meskipun gaji tidak sepadan namun apabila kinerjanya maksimal akan kami upayakan menjadi PPPK penuh waktu,” imbuhnya.
Saat ini pihaknya tengah mengusulkan nomor induk pegawai (NIP) bagi para PPPK paruh waktu di Buton Selatan. Budiman mengungkapkan pihaknya melimpahkan kepada DPRD Buton Selatan untuk melakukan verifikasi data terkait mencuatnya dugaan adanya honer siluman pada perekrutmen PPPK tahun 2024.
“Menjadi kewenangan DPRD untuk melakukan verifikasi data ini kami tidak menjawab itu, itu hanya dugaan kembali kepada OPD bersangkutan,” tandasnya.
Baca Juga: Polres Muna Belum Tetapkan Pemilik SPBU Labunia Sebagai Tersangka
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Buton Selatan, Firman Hamzah menambahkan saat ini penerimaan pegawai honorer pada tiap OPD telah ditiadakan.