Dalam konteks pemerintahan di Gaza, para menlu menyoroti perlunya menciptakan kondisi yang memungkinkan Otoritas Palestina kembali menjalankan tanggung jawab administratifnya di wilayah tersebut.
Langkah ini dinilai penting untuk membuka jalan bagi peningkatan keamanan dan stabilitas jangka panjang di Gaza.
Baca Juga: Putin Seret Standar Ganda AS dalam Polemik India Beli Minyak Rusia untuk Dana Perang Ukraina
Sebelumnya, Israel pada Rabu, 3 Desember 2025, mengumumkan rencana untuk membuka kembali Perlintasan Rafah dalam beberapa hari mendatang berdasarkan kesepakatan gencatan senjata Oktober dengan Hamas.
Namun, perlintasan tersebut direncanakan hanya beroperasi satu arah, sehingga warga Palestina diperbolehkan keluar dari Gaza tetapi tidak diizinkan kembali. Pemerintah Mesir secara terbuka membantah adanya koordinasi dengan Israel terkait rencana pembukaan kembali tersebut.
