Di tempat lain, peneliti DFW Indonesia, Nasruddin menilai, lemahnya pengawasan pemerintah provinsi menjadi faktor utama dalam persoalan ini.
Akibatnya, penangkapan ikan dilakukan secara sembrono dengan mata jaring kecil, pemasangan rumpon yang tidak berizin dan berjarak antar rumpon dibiarkan terjadi tanpa upaya penindakan.
"Padahal tata kelola perikanan dan pengawasan di laut Banda atau WPP 714 mesti menjadi perhatian pemerintah," kata Nasruddin.
Menurutnya, KKP perlu memberikan bantuan teknis dan operasional kepada pemeirntah provinsi Sultra untuk mengawasi laut Banda dan sekitarnya dari kegiatan penangkapan ilegal yang sudah sangat menggangu dan meresahkan nelayan setempat. (B)
Reporter: Deni Djohan