Baca juga: Dua Bapaslon Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Deklarasi Pilkada Damai

Dalam melakukan pengawasan, selain Bawaslu Muna, juga dilibatkan Bawaslu Mubar dan Kota Baubau. Hal tersebut dilakukan guna mengantisipasi pelanggaran yang bisa saja terjadi di dua daerah itu.

"Memang disana (Mubar dan Baubau) tidak ada Pilkada, tapi dugaan pelanggaran Pilkada Muna bisa terjadi melalui penyebaran hoax di Media Sosial (Medsos) atau pertemuan yang dilakukan Bapaslon dan pendukungnya," ungkapnya.

Terpenting, tambah Fritz, dalam pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi COVID-19 yang harus dipatuhi adalah protokol kesehatan. Memang, belum ada aturan untuk penindakan bagi pelanggaran protokol kesehatan.

Hanya saja, ada sanksi adminstrasi dan pidana sebagaimana diatur di PKPU nomor 10, UU nomor 484 tentang wabah penyakit menular dan UU nomor  6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan.