Keterlibatan yang dimaksud lebih diarahkan pada pekerjaan teknis dan pelayanan pendukung, khususnya dalam proses keberangkatan maupun pemulangan jemaah di Indonesia.
Praktik serupa juga pernah dilakukan di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Pada musim haji 2025, tiga aparatur sipil negara (ASN) nonmuslim dilibatkan dalam kepanitiaan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji.
Para petugas tersebut membantu pengaturan koper dan barang bawaan jemaah.
Sebelumnya, pada 2024, Kementerian Agama Parepare juga melibatkan pegawai nonmuslim dalam kepanitiaan haji. Pihak Kemenag saat itu menegaskan bahwa mereka bukan petugas PPIH yang diberangkatkan ke Arab Saudi dan tugasnya tidak berkaitan dengan ritual ibadah.
Karena itu, istilah “petugas haji” perlu dipahami berdasarkan jenis pekerjaan dan lokasi penugasannya. Tidak semua petugas yang membantu penyelenggaraan haji bertugas di Tanah Suci atau menangani pelaksanaan ritual ibadah.