Kendati demikian, pembacaan kritis yang terlalu berpusat pada dikotomi pascakolonial berisiko mengabaikan dinamika sosiokultural internal dari tim peserta dan melanggengkan distorsi informasi akibat framing media. Fenomena viralnya Tim Nasional Curaçao yang bertransportasi menggunakan bus sekolah kustom bodi terbuka tanpa jendela (chiva), misalnya, kerap dibingkai secara peyoratif oleh pengamat global sebagai bukti ketidaklayakan akomodasi lokal atau marginalisasi sistemik.
Pada kenyataannya, pilihan transportasi tersebut merupakan permintaan khusus dari pihak ofisial dan pemain Curaçao sendiri demi merayakan warisan tradisi festival Karibia mereka secara autentik di panggung dunia. Kegagalan memisahkan antara ekspresi budaya mandiri (agency) dengan pemaksaan struktural menunjukkan bahwa narasi kemarahan moral sering kali justru diproduksi oleh benturan kepentingan media, mengaburkan fakta objektif di lapangan demi pemenuhan komodifikasi informasi global.
Pada akhirnya, karut-marut penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2026 ini mempertegas benturan watak kebudayaan antara logika kapitalisme transaksional Barat dengan hospitalitas Global South. Amerika Serikat mengoperasikan Piala Dunia dengan logika transaksional yang murni kapitalistik—terlihat dari harga tiket yang selangit, tarif parkir yang absurd, serta minimnya investasi infrastruktur publik yang memaksa penonton menggunakan bus sekolah kuning yang serampangan.
Realitas ini berbanding terbalik dengan memori genetik keramahtamahan (diyafa) berakar fitra yang ditunjukkan Maroko pada AFCON 2025 atau Qatar pada tahun 2022. Melalui tesis Dipesh Chakrabarty (2007) mengenai pentingnya memprovinsialisasi Eropa, turnamen ini menjadi saksi bahwa kehangatan sejati dalam menyambut dunia lahir dari kedalaman peradaban yang tahu jati dirinya, bukan dari negara adidaya yang memperlakukan tamu asing dengan dingin. (*)
