"Itu karena baik agama maupun suku peserta PPDB berbeda dengan pemilik KK yang ditumpangi, ditambah lagi dengan suketnya yang tak sesuai, sehingga kuat dugaan ada permainan dalam penerbitan KK dimaksud," tambah Abyadi.
Atas temuan itu, Ombudsman Sumatera Utara meminta agar kepala sekolah melakukan verifikasi faktual terhadap peserta PPDB yang menjadi temuan itu.
Kemudian, Ombudsman melakukan koordinasi dengan Ketua Panitia PPDB, Basir Hasibuan dan Sekretaris Dinas Pendidikan Sumatera Utara, Murdianto, agar dapat melakukan verifikasi ulang, terutama terkait penggunaan suket yang diduga tidak sesuai ketentuan.
"Ini demi keadilan bagi peserta PPDB yang memenuhi syarat zonasi, tapi tidak mendapat haknya. Verifikasi ulang harus dilakukan panitia, peserta PPDB yang tak sesuai ketentuan harus diverifikasi kembali, meski sebelumnya dinyatakan lulus oleh pihak sekolah," terangnya.
Baca Juga: Video: Hak Dua Nakes di RS Bina Kasih Medan Diduga Tak Diberikan Selama Berdinas