Langkah ini diambil melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Buton demi memastikan transparansi dan akuntabilitas.

"Sebelumnya kami telah menyampaikan usulan pendampingan terkait pengelolaan anggaran JKN dan BOK, baik yang ada di lingkup Dinas Kesehatan maupun di seluruh Puskesmas se-Kabupaten Buton Selatan," jelasnya Rabu (22/4/2026).

Baca Juga: Bupati Muna Pastikan Lahan Koperasi Merah Putih di Walambeno Wite Tak Masalah dan Segera Dibangun

Lebih lanjut, dr. La Ode Achmad mengapresiasi sambutan hangat dari pihak Kejaksaan. Ia menyebut, dukungan dan motivasi yang diberikan oleh pimpinan Kejari Buton, serta pembekalan materi dari Kasi Datun menjadi modal penting bagi jajarannya ke depan.

"Alhamdulillah, kami diterima dengan baik. Pendampingan ini akan berjalan selama satu tahun ke depan dan diharapkan menjadi sarana edukasi bagi Dinas Kesehatan serta Puskesmas dalam memperbaiki tata kelola anggaran kesehatan agar lebih tepat sasaran dan sesuai aturan yang berlaku," pungkasnya. (C)