Bahlil memastikan bahwa pembagian IUP ini akan dilakukan dengan baik tanpa adanya conflict of interest. Dia juga berjanji akan mencarikan partner profesional bagi ormas keagamaan dalam pengelolaan tambang.
"Yang penting kita lakukan dengan baik supaya mereka bisa mengelola tambang dan yang mengelola umat, tidak boleh ada conflict of interest. Dikelola secara profesional, dicarikan partner yang baik," kata Bahlil.
Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan bahwa para tokoh keagamaan sudah selayaknya mendapatkan perhatian dari pemerintah karena peran penting mereka dalam perjuangan Indonesia melawan penjajah. Ia juga tidak sependapat jika ormas keagamaan dianggap tidak memiliki kompetensi untuk mengurus sektor tambang. Menurutnya, perusahaan yang memiliki IUP juga tidak sepenuhnya mengelola tambang sendiri, melainkan membutuhkan kontraktor.
"Perusahaan juga butuh kontraktor, jadi kita bijaksana. Kalau bukan kita yang memperhatikan organisasi gereja, keagamaan seperti Muhammadiyah, NU, Hindu, Buddha, siapa yang memperhatikan? Kita kok tidak senang jika negara hadir membantu mereka, tapi ada yang senang jika investor terus diberi kesempatan," ujar Bahlil.
Mengutip nikel.co.id, rencana pemerintah untuk membagikan IUP kepada ormas ini bertujuan untuk pemerataan kepemilikan tambang dengan masyarakat lokal. Pembagian ini juga diharapkan dilakukan secara transparan dan tanpa konflik kepentingan, dengan memastikan adanya mitra profesional yang mendampingi ormas keagamaan dalam mengelola tambang.