"Saya harap dukungan dari gubernur dan seluruh OPD untuk proses perizinan bisa cepat. Harapan kami bulan Desember atau Januari paling lambat kita sudah bisa melakukan groundbreaking (peletakan batu pertama)," imbuh Anton.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Sulawesi Tenggara, Parinringi yang ikut memandu jalannya diskusi memastikan bahwa masalah RTRW yang jadi permasalahan akan segera dituntaskan.
"Kita secepatnya akan bentuk tim, kita akan bahas lagi teknisnya harus pikirkan masalah tata ruang karena terbagi antara darat dan laut sehigga yang paling pertama tata ruang di Kolut dan provinsi terutama untuk pelabuhan dan industrinya itu sendiri," pungkasnya. (C)
Penulis: Kardin
Editor: Haerani Hambali