Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi tantangan dalam menjaga ketahanan energi di tengah dinamika geopolitik global. Oleh karena itu, kebijakan fiskal seperti pembedaan pajak dinilai dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi impor.
"Semua negara mencari formulasi masing-masing. Semua negara mencari jalan keselamatannya masing-masing," kata Bahlil.
Sejalan dengan wacana tersebut, Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026 yang mengatur dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
Dalam regulasi terbaru ini, kendaraan listrik tidak lagi secara eksplisit dikecualikan sebagai objek pajak, berbeda dengan aturan sebelumnya.
Perubahan tersebut membawa konsekuensi bahwa kendaraan listrik kini berpotensi dikenakan pajak daerah. Namun, pemerintah daerah seperti DKI Jakarta mulai menyiapkan skema insentif fiskal untuk menjaga daya tarik kendaraan listrik di tengah perubahan kebijakan nasional.