Hal ini menunjukkan eksekutif bekerja dengan baik dan ingin segala sesuatunya berjalan sesuai dengan alur komunikasi dan koordinasi dengan legislatif selaku mitra strategis dalam menjalankan roda pemerintahan daerah.
Pandangan fraksi Demokrat yang disampaikan Baharuddin menelorkan sejumlah catatan untuk Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara yakni pertama, APBD mempunyai peranan yang sangat strategis untuk mendukung jalannya roda pemerintahan dalam menjalankan fungsinya sebagai pelayan masyarakat.
"Penyusunan APBD harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip efesiensi, efektivitas, ekonomi, dan tepat sasaran. Ini semua harus diwujudkan dengan merespon kebutuhan prioritas masyarakat serta mampu menyelesaikan problem masyarakat," terangnya.
Dua, fraksi Demokrat berharap pemerintahan daerah pada APBD TA 2025 benar-benar mampu menjawab berbagai persoalan di tengah masyarakat. Misal, peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan menekan angka kemiskinan serta pengangguran.
"Fraksi Demokrat meminta kepada para kepala OPD pada saat pembahasan program maupun anggaran agar wajib dan tidak diwakili," imbaunya.