Empat catatan dari F-KIR untuk Pemda Kolaka Utara sebagai berikut. Pertama, meminta kepada Bappeda untuk betul-betul mengakomodir program sesuai hasil musrembang.
"Jangan memasukkan yang tidak diusulkan. Banyak laporan dari masyarakat setelah DPRD turun reses, sudah berulang kali diusulkan melalui musrembang tapi tidak pernah terakomodir," ujar Ketua F-KIR, Adi Putra.
F-KIR meminta Dinas PUPR serius membangun komunikasi dengan Kementrian PUPR terkait penanganan beberapa sungai yang kerap meluap terutama Sungai Batuganda, Rantebaru, dan Mala-Mala.
"Kalau terasa sulit dan berbelit-belit, silakan bangun komunikasi ke anggota DPRD yang memiliki relasi kuat sebagai jalur yang akan ditempuh untuk lobi," terangnya.
Fraksi Gabungan Partai Golkar dan Gerindra ini juga meminta Bappeda mengakomodir hasil reses anggota DPRD sejak sidang pertama hingga kedua tahun ini untuk tahun 2025 sesuai amanat undang-undang.