Kelakuan politisi mementingkan panjat sosial (pansos), kelakuan ingin diistimewakan, tentu acap menghiasi berita di media sehingga menjadi konsumsi publik. Serasa sekali bahwa mereka menempatkan dirinya berada di tempat yang megah, sedangkan banyak rakyat yang sedang mengalami kemerosotan ekonomi akibat pandemi COVID-19, malah terabaikan.
Usulan nyeleneh juga hadir dalam ruang-ruang publik. Di tengah Pandemi ini, wacana presiden dipilih lagi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) disampaikan oleh Pimpinan DPD-RI, dengan beragam alasan yang selalu menyertai adalah biaya yang mahal dan polarisasi di masyarakat.
Bahkan, usulan ini selalu disampaikan dengan makna tendensius terhadap rakyat. Seperti, demokrasi yang diserahkan kepada rakyat untuk memilih, cenderung dianggap menghasilkan orang-orang bodoh ke tampuk kekuasaan dan lebih peliknya lagi dianggap keterpilihan orang-orang bodoh ini disebabkan oleh “pemilih yang bodoh.”
Sehingga, solusi yang dianggap baik adalah pemilihan presiden dikembalikan ke sistem tidak langsung, yaitu dipilih oleh MPR.
Konsekuensi Sistem Multipartai