"Tapi di pergeseran itu, dari nol menjadi Rp 4,4 miliar," ucapnya.
Terdapat pula selisih anggaran sebesar Rp 1,9 miliar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) yang dalam penjabaran APBD terdapat anggaran perjalanan dinas biasa lebih dari Rp 800 juta dan perjalanan dinas dalam kota Rp 165 juta. Selain itu, ada pula sejumlah item kegiatan yang semuanya tidak ada dalam APBD 2024.
"Yang digeser itu Rp 1,9 miliar, menurut kadisnya itu DAK. Nanti kita lihat, bolehkah DAK dikasih pindah-pindah seperti itu, sementara DAK itu sudah ada juknisnya," bebernya.
Baca Juga: Pansus DPRD Kota Kendari Disorot AP2 Sultra, Ini Alasannya
Selain itu, ada pula biaya check up atau pemeriksaan kesehatan kepala daerah yang dalam dokumen awal hanya Rp 10 juta, lalu berubah menjadi Rp 500 juta lebih.