KENDARI, TELISIK.ID - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sultra mensosialisasikan pokok-pokok kebijakan KPU tentang verifikasi partai politik (Parpol) calon peserta Pemilu 2024.
Ketua KPU Sultra, La Ode Abdul Natsir menerangkan, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 55/PUU-/XVIII/2020 menyatakan bahww Parpol yang telah lulus verifikasi pemilu 2019 dan lolos memenuhi ketentuan parliamentary threshold, cukup diverifikasi secara administrasi tetapi tidak diverifikasi secara faktual.
Sedangkan Parpol yang tidak lulus atau tidak memenuhi parliamentry treshold, diharuskan melakukan verifikasi administrasi dan juga faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap Parpol baru.
Kata Abdul Natsir, sebelum melakukan kegiatan verifikasi Parpol, ada beberapa hal yang harus disampaikan kepada Parpol yang tertuang dalam pokok-pokok Kebijakan KPU tentang verifikasi faktual.
"Diharapkan kepada Parpol calon peserta pemilu 2024 agar sedini mungkin mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan calon peserta pemilu 2024," katanya pada sosialisasi di hadapan pengurus Parpol yang bertempat di Aula Husni Kamil Malik KPU Sultra, Senin (11/10/2021).