Sementara itu, Kordiv Teknis KPU Sultra, Iwan Rompo menuturkan, maksud dari sosialisasi tersebut yakni mengumpulkan bahan, kajian dan melaksanakan evaluasi terhadap proses pendaftaran, verifijasi dan penetapan Parpol calon peserta pemilu anggota DPR dan DPRD.
Juga bertujuan untuk menganilisis bahan, kajian, dan evaluasi dalam memperbaiki rancangan peraturan KPU tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan Parpol peserta pemilu anggota DPR dan DPRD.
Baca juga: PKB Paling Diminati di Jatim, PKPI Sepi Peminat
Baca juga: Polemik Jadwal Pemilu 2024, Ketua Komisi II DPR: Dari Awal Sudah Sepakat
"Jadi terdapat beberapa sandingan kebijakan antara pemilu 2019 dan pemilu 2024. Bahwa kebijakan KPU yang akan diterapkan yaitu bersifat mudah, murah, cepat, transparan, dan akuntabel," urai Iwan Rompo.