JAKARTA, TELISIK.ID - Ketentuan pidana nikah siri dan poligami dalam KUHP baru menuai sorotan MUI karena dinilai berpotensi bertentangan dengan hukum Islam serta karakter perkawinan sebagai peristiwa keperdataan.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, Asrorun Ni’am Sholeh, menyampaikan kritik terhadap sejumlah pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang mengatur pemidanaan praktik perkawinan.

Sorotan tersebut terutama tertuju pada ketentuan mengenai nikah siri dan poligami yang dinilai perlu dikaji lebih mendalam agar tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam serta realitas sosial masyarakat.

Ni’am menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan pada dasarnya merupakan kewajiban administratif dalam sistem negara modern.

Tujuan utama pencatatan adalah memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan dan hak sipil warga negara, terutama bagi perempuan dan anak. Karena itu, pendekatan yang digunakan negara seharusnya bersifat administratif dan persuasif, bukan represif melalui sanksi pidana.