“Pencatatan perkawinan itu kepentingannya adalah administrasi negara, untuk melindungi hak-hak keperdataan dan sipil masyarakat. Pendekatannya seharusnya mendorong keaktifan masyarakat untuk mencatatkan, bukan dengan pemidanaan,” ujar Ni’am dalam keterangan tertulis MUI, seperti dikutip dari Eranasional, Kamis (8/1/2026).
Dalam pandangan MUI, KUHP baru memang mengatur larangan perkawinan apabila terdapat penghalang hukum yang sah. Salah satu contoh penghalang sah tersebut adalah menikahi perempuan yang masih terikat dalam perkawinan dengan laki-laki lain. Ketentuan ini, menurut Ni’am, sejalan dengan hukum Islam karena poliandri secara tegas dilarang dalam ajaran Islam.
“Perempuan yang masih berada dalam ikatan perkawinan tidak boleh dinikahi oleh laki-laki lain. Kalau itu dilanggar, maka memang ada penghalang yang sah dan bisa berimplikasi pidana,” katanya.
Namun demikian, Ni’am menegaskan bahwa ketentuan tersebut tidak dapat disamakan dengan poligami. Dalam hukum Islam, laki-laki yang telah beristri tidak otomatis terhalang untuk menikah lagi, selama memenuhi syarat-syarat yang ditentukan syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Baca Juga: Diskon Tambah Daya PLN 50 Persen 2026, Berikut Akses Promonya
