“Laki-laki beristri bukan penghalang sah dalam hukum Islam untuk melakukan pernikahan berikutnya. Karena itu, poligami tidak bisa serta-merta dipidana,” ucap Ni’am.

Selain itu, Ni’am juga menyinggung larangan perkawinan dengan perempuan yang haram dinikahi secara mutlak, atau dikenal dalam fikih sebagai al-muharramat minan nisa’. Kelompok ini meliputi ibu kandung, anak kandung, saudara kandung, dan saudara sepersusuan. Larangan tersebut telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta ketentuan fikih.

“Jika seseorang dengan sengaja menikahi perempuan yang secara syariat dan hukum dinyatakan haram, maka perbuatan tersebut bisa memiliki konsekuensi pidana,” ujarnya.

Sikap berbeda disampaikan MUI terhadap pemidanaan nikah siri. Menurut Ni’am, nikah siri tidak selalu dilakukan dengan maksud menyembunyikan perkawinan atau melanggar hukum. Di lapangan, terdapat beragam kondisi sosial yang melatarbelakangi praktik tersebut, termasuk keterbatasan akses terhadap dokumen administrasi.

“Kondisi faktual di masyarakat sangat beragam. Ada orang melakukan nikah siri bukan karena niat menyembunyikan, tetapi karena kendala akses dokumen administrasi,” katanya.