Ia menilai bahwa perkawinan merupakan peristiwa keperdataan, sehingga pendekatan hukum yang digunakan seharusnya juga berada dalam ranah perdata. Pemidanaan terhadap peristiwa yang hakikatnya bersifat perdata dinilai tidak tepat dan perlu diluruskan.
“Memidanakan sesuatu yang pada hakikatnya adalah urusan perdata perlu diluruskan dan diperbaiki. Solusinya bukan pemidanaan,” tegas Ni’am.
Meski demikian, MUI tetap mengapresiasi diberlakukannya KUHP baru yang menggantikan KUHP warisan kolonial. Menurut Ni’am, kehadiran KUHP baru merupakan tonggak penting dalam mewujudkan kemandirian dan kedaulatan hukum nasional.
“Kita sudah terbebas dari KUHP produk kolonial. KUHP baru ini menjadi payung hukum pidana nasional untuk melindungi masyarakat,” ujarnya.
Ni’am menjelaskan bahwa Pasal 402 KUHP mengatur pemidanaan terhadap orang yang melangsungkan perkawinan dengan adanya penghalang sah.
