Dalam perspektif Islam, penghalang sah tersebut salah satunya adalah ketika perempuan masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain. Karena itu, ia menegaskan bahwa nikah siri yang memenuhi syarat dan rukun, serta tidak memiliki penghalang sah, tidak memenuhi unsur pidana.

Baca Juga: Pencairan Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan 2026, Ini Syarat Terbaru dan Panduan Klaimnya

“Karenanya, pernikahan siri yang memenuhi syarat dan rukun, sepanjang tidak ada penghalang sah, tidak memenuhi unsur untuk dipidana,” jelasnya.

Sebagai informasi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP membawa perubahan signifikan dalam pengaturan perkawinan.

KUHP baru mengatur sanksi pidana terhadap perkawinan yang melanggar ketentuan hukum negara, termasuk poligami tanpa izin pengadilan dan perkawinan dengan penghalang sah. Namun, nikah siri pada dasarnya tidak langsung dipidana dan lebih ditekankan pada kewajiban administratif berupa pelaporan, dengan sanksi denda apabila dilanggar.