Selain itu, menurut dia, terkait usulan pemerintah tersebut, dikhawatirkan akan menyebabkan penyelenggaraan pencoblosan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 sangat sulit dilakukan dengan tenggang waktu yang sangat sempit.
Dia menjelaskan, hal itu karena perintah Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang telah ditetapkan penyelenggaraannya pada tanggal 27 November 2024.
"Kita hitung-hitung kalau bulan Mei itu pencoblosan pileg dan pilpres, maka tidak akan bisa mengejar pilkada bulan November. Karena kalau Mei dilakukan pemilu, lalu terjadi dua putaran, bagaimana urusan sengketa yang akan selesai bulan Agustus-September untuk pemilu, sementara pilkada sudah ditentukan UU dilakukan pada 27 November 2024," katanya.
Lain hal dengan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Ia mendukung usulan pemerintah terkait pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Dasco mengaku, pihaknya menilai demi efesiensi dan melalui berbagai pertimbangan, kajian yang mendalam maka mendukung pelaksanaan Pemilu pada 15 Mei 2024.