JAKARTA, TELISIK.ID - Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
Aturan ini mulai berlaku pada Februari 2025 dan membawa perubahan signifikan dalam perlindungan bagi pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Ketua Umum DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Moh Jumhur Hidayat, menyambut baik kebijakan ini. Ia menyatakan bahwa peraturan baru ini lebih menguntungkan pekerja dibandingkan regulasi sebelumnya.
"Alhamdulillah, aturan ini lebih menguntungkan bagi pekerja dibandingkan dengan PP sebelumnya," ujar Jumhur dalam pernyataan resminya di Jakarta, seperti dikutip dari Beritasatu, Senin (17/2/2025).
Salah satu poin penting dalam PP Nomor 6 Tahun 2025 adalah ketentuan bahwa pekerja yang terkena PHK akan menerima tunjangan sebesar 60 persen dari upah terakhir selama enam bulan.