"Yang perlu disingkirkan adalah hambatan ekonomi, seperti korupsi, praktik impor ilegal, serta keserakahan yang menghambat pertumbuhan usaha," tegasnya.
Sebelumnya, sejak diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja, terjadi pengurangan signifikan dalam jumlah pesangon bagi pekerja. Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pekerja dengan masa kerja puluhan tahun dapat menerima pesangon hingga 32 kali upah.
Namun, dengan adanya UU Cipta Kerja, jumlah tersebut dibatasi maksimal 19 kali upah.
Sebagai kompensasi atas pengurangan pesangon tersebut, pemerintah menyediakan manfaat tambahan berupa Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
Namun, ketentuan dalam PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan dianggap kurang memadai oleh banyak pihak.