Baca Juga: PPPK Paruh Waktu 2026 Dapat THR Tanpa TPP, Berikut Penjelasannya
"Kalau dari angka itu saja seharusnya nggak ada masalah. Cuma mereka melihat hal yang lain dari kita yang sedang kami pelajari. Tapi, yang jelas, sampai saat sekarang, kami akan menjalankan kebijakan fiskal secara hati-hati," tuturnya.
Dalam ketentuan yang berlaku, batas maksimal defisit APBN sebesar tiga persen terhadap PDB diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Ketentuan tersebut menjadi salah satu pilar disiplin fiskal pemerintah.
Perubahan terhadap batas defisit tersebut memerlukan dasar hukum baru, baik melalui perubahan undang-undang maupun regulasi lain yang memberikan ruang bagi pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan fiskal.
Indonesia sebelumnya pernah melampaui batas defisit tiga persen saat menghadapi pandemi COVID-19. Saat itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.
