Angka tersebut menjadi sasaran utama pemerintah dalam perencanaan anggaran tahun mendatang. Purbaya menyampaikan bahwa perhitungan dilakukan dengan melihat potensi kebocoran yang selama ini terjadi pada rantai administrasi dan distribusi barang kena cukai.
Ia juga menjelaskan bahwa penambahan jenis pajak baru tetap dipertimbangkan, tetapi sangat bergantung pada situasi ekonomi nasional. Pemerintah, kata dia, tidak ingin kebijakan fiskal justru menekan daya beli masyarakat atau menghambat pemulihan sektor usaha.
Karena itu, setiap opsi akan diukur dengan indikator pertumbuhan dan konsumsi domestik yang berjalan.
"Untuk pajak tambahan seperti minuman keras atau pajak karbon, kita akan lihat kondisi ekonomi. Kalau pertumbuhan triwulan kedua sudah mencapai 6 persen, ruang itu mungkin terbuka. Tanpa itu, saya akan sangat hati-hati," ujarnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keputusan fiskal akan disesuaikan dengan dinamika makroekonomi yang berkembang.