Sariba katakan, kalaupun ada kompensasi terhadap pelanggan, harus sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 27 tahun 2017 hanya bersifat kompensasi bukan ganti rugi.
Baca Juga: Ini Alasan PT PLN Lakukan Pemadaman Listrik Bergilir di Kota Kendari
Untuk itu, pihaknya meminta kepada pihak PLN benar-benar melakukan perhitungan sesuai deklarasi tingkat mutu pelayanan (TMP) dengan indikator lama gangguan sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 tahun 2017 berbasis fakta lapangan.
Selain itu, pihak DPRD Muna Barat juga meminta Ombudsman RI perwakilan Sulawesi Tenggara untuk mengontrol layanan PLN, khususnya di Kabupaten Muna Barat.
"Kami akan lakukan rapat dengar pendapat terhadap PLN UP3 Baubau dan ULP Raha," tutupnya. (B)
