Lalu, Purnomo mencontohkan di Kabupaten Sidoarjo ada buruh yang sudah menerima BLT dari dana bagi hasil cukai tersebut.

Baca Juga: Polres Muna Tetapkan Tersangka Pemasang Balok Penyebab Warga Empang Meninggal

“Namun, buruh di Sidoarjo yang ber KTP saja sudah menerima. Sedangkan buruh yang bekerja di Sidoarjo dan ber KTP di luar Sidoarjo, misalnya Surabaya tidak menerima,” jelasnya.

Sedangkan Ketua DPRD Jatim, Kusnadi mengatakan, memang ada dana bagi hasil cukai yang dikucurkan pemerintah pusat ke daerah, namun dalam prakteknya tidak sesuai di lapangan.

“Di lapangan ditemukan adanya tidak pemerataan dalam pemberian BLT dana bagi hasil cukai untuk pekerja. Ini yang membuat mereka protes dan menimbulkan kecemburuan di dalam perburuhan,” jelas  politisi PDI Perjuangan ini.