Baca Juga: Aduan Perkara Pilkades Bombana Ditolak

Pria kelahiran Medan ini mengatakan, pada prinsipnya pemerintah tidak akan melakukan diskriminasi terhadap rakyatnya.

"Hanya perlu pembenahan dalam pendistribusiannya saat di lapangan,” jelasnya.

Untuk pembagian dana bagi hasil (DBH) cukai, lanjut pria yang juga dosen PTS di Surabaya ini, sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu).

”Siapa saja yang menerima bantuan ini sudah diatur oleh Permenkeu tersebut. Jadi tinggal praktek di lapangan saja yang bermasalah,” tandasnya. (B)