Kendati ditengah perampingan anggaran, program tersebut diharapkan dapat langsung menyentuh kebutuhan masyarakat sehingga manfaatnya bisa rasakan.
"Keterbatasan anggaran ini betul-betul kita utamakan kepentingan masyarakat yang langsung menyentuh dan semua perencanaan program harus ada outcome (hasil)," ujar Haerudin.
Sementara itu, Asisten 1 Sekretariat Daerah (Setda) Buton Selatan, Kaimudin, membernarkan hal tersebut. Ia mengatakan perencanaan pembangunan kantor bupati sudah memasuki tahap lelang proyek yang telah di-reschedule oleh Dinas Pekerjaan Umum Buton Selatan selaku OPD terkait.
"Sementara berprogres lagi ikut lelang, sudah di-reschedule (jadwal ulang) sama PU," kata Kaimudin.
Saat ini Pemkab Buton Selatan telah mengantongi dokumen peraturan daerah (Perda) terkait status pengerjaan proyek yang bersifat multi years alias tahun jamak.