Ia menambahkan, FI harus bertanggung jawab atas kerusakan alam, pelanggaran HAM dan kemanusiaan yang terjadi selama lebih dari 50 tahun operasi FI di Papua.

"Divestasi saham oleh pemerintah Indonesia ternyata justru membuat FI semakin tidak transparan, membahayakan lingkungan, melanggar hak-hak masyarakat adat dan hak asasi manusia," ujarnya.

Reporter: Marwan Azis

Editor: Kardin