Ketentuan tersebut kemudian ditegaskan melalui pernyataan regulasi yang menyebut, “Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu adalah pegawai aparatur sipil negara yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah,” sebagaimana tertulis dalam Diktum ke-1.

Baca Juga: Rapel Kenaikan Gaji ASN dan PPPK 2025 Serentak Cair November? Berikut Mekanismenya

Selain itu, pengaturan jam kerja dan masa kontrak ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Regulasi menjelaskan bahwa penetapan jam kerja mengikuti karakteristik pekerjaan serta kondisi anggaran.

“PPK menetapkan jangka waktu bekerja dan jam kerja PPPK Paruh Waktu sesuai dengan ketersediaan anggaran dan karakteristik pekerjaan,” tertulis dalam ketentuan tersebut.

Skema penggajian bersumber dari belanja pegawai instansi pemerintah. Jika diperlukan, sumber lain dapat digunakan selama sesuai peraturan yang berlaku. Model ini membuat besaran gaji PPPK Paruh Waktu berbeda di tiap instansi karena kemampuan anggaran tidak sama.