Gaji pertama akan diterima setelah pegawai melaksanakan tugas dan melapor ke instansi penempatan. Mereka menerima dokumen seperti Surat Perintah Mengemban Tugas (SPMT) dan Tanggal Mulai Tugas (TMT) sebelum resmi aktif. Kontrak kerja berlangsung minimal satu tahun dan dapat berubah berdasarkan evaluasi kinerja triwulan dan tahunan.
Penentuan besaran gaji mengacu pada dua hal, yaitu upah minimum wilayah dan honor terakhir saat pegawai masih berstatus nonASN. Ketentuan tersebut dijelaskan dalam aturan yang menegaskan bahwa upah paling sedikit harus sama dengan honor sebelumnya atau upah minimum wilayah.
"PPPK Paruh Waktu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai nonASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah,” penjelasan dalam Diktum ke-19.
Selain gaji, PPPK Paruh Waktu juga berpotensi menerima fasilitas lain yang berlaku bagi ASN. Hingga kini belum ada aturan rinci mengenai jenis tunjangan tersebut. Namun struktur yang berlaku bagi ASN pada umumnya menjadi acuan awal.
“PPPK Paruh Waktu mendapatkan upah dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tertulis dalam Diktum ke-21.